Dandim 1628/KSB Hadiri Rapat Tim Penanganan Konflik Sosial, Tegaskan Pentingnya Sinergi dan Dialog Masyarakat

Sumbawa Barat – NTB,  Komandan Kodim 1628/KSB Letkol Inf Rendra Agit Trisnawan hadir secara langsung dalam Rapat Tim Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2025 yang digelar Jum’at, (28 November 2025), pukul 09.00 WITA di Aula Kesbangpol Komplek KTC, Kecamatan Taliwang. Kehadiran Dandim menjadi sorotan, mengingat perannya yang strategis dalam mendukung deteksi dini dan penanganan potensi konflik sosial di wilayah Sumbawa Barat.

Rapat yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sumbawa Barat ini dihadiri ±24 peserta, termasuk pejabat daerah dan aparat keamanan. Dalam kesempatan tersebut, Dandim 1628/KSB menekankan pentingnya komunikasi intensif dengan masyarakat serta memantau potensi konflik yang muncul, terutama sengketa lahan dan pemanfaatan ruang publik.

hadir dalam rapat, Dandim 1628/KSB Letkol Inf Rendra Agit Trisnawan., Kepala Badan Kesbangpol Kab. Sumbawa Barat Syaifullah, S.IP., Pasi Ops Kodim 1628/KSB Kapten Inf Fahmi., Asisten 3 Pemda Kab. Sumbawa Barat., Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sumbawa Barat Abdullah, S.Pd., KBO Sat Intelkam Polres Sumbawa Barat IPDA Andi Darmawansyah, S.H., Kepala Bidang Pengawasan dan Ketahanan Nasional: Larla Amrullah, S.E., M.M., Sekretaris Badan Kesbangpol Drs. Amiruddin, Dh, M.Si., Analis Kebijakan Ahli Muda bidang Wastanas Henny Sasmitha., Sekdis Pol PP Kab. Sumbawa Barat., Kasubsi Tindak Pidana Umum Kejari Sumbawa Barat: Erfan, S.H., Paur Binops Bag Ops Polres Sumbawa Barat: Aiptu Mukhlis, S.H.

Dalam rapat tersebut, Dandim 1628/KSB Letkol Inf Rendra Agit Trisnawan menyampaikan beberapa hal penting:

1.Konflik sosial di wilayah Sumbawa Barat mayoritas terkait sengketa lahan, termasuk kasus eksekusi lahan Koperasi Merah Putih di Tambaksari.

2.Masyarakat masih dapat diajak berdialog, sehingga potensi eskalasi dapat diminimalkan.

3.Tren konflik tertinggi muncul pada persoalan batas lahan, batas wilayah, dan sengketa pemanfaatan ruang baru.

4.Wilayah yang perlu perhatian khusus ke depan adalah Lunyuk, Talonang, dan Jelengah, serta area sekitar Bandara Kiantar yang akan segera beroperasi.

5.Tokoh masyarakat dan aparat diharapkan terus melakukan komunikasi intensif untuk mencegah konflik berkembang menjadi besar.

Dandim 1628/KSB juga menekankan perlunya pemutakhiran data, pemetaan wilayah rawan konflik, dan penguatan sinergi antar aparat keamanan. Menurutnya, peran aktif Kodim 1628/KSB bersama Polres dan Kesbangpol menjadi kunci menjaga kondusivitas wilayah.

Dalam penyampaian Kepala Kesbangpol, mekanisme deteksi dini konflik sosial telah berjalan baik berkat kerja tim di lapangan dan sinergi Forkopimda sepanjang tahun 2025. Respon cepat aparat keamanan, baik dari Kodim 1628/KSB maupun polres, mendapat apresiasi. Selain itu, deteksi dini konflik sosial terus diperkuat hingga tingkat desa/kelurahan, sambil mendorong peningkatan kapasitas aparatur keamanan dan literasi digital masyarakat untuk menangkal isu SARA dan provokasi di media sosial.

Kabid Wawasan Kebangsaan & Ketahanan Nasional menekankan rapat ini sebagai momentum evaluasi bersama, mengingat dinamika sosial di Kabupaten Sumbawa Barat cukup tinggi. Isu potensial mencakup konflik di wilayah Kiantar dan persiapan menyambut libur panjang, sehingga kewaspadaan bersama sangat diperlukan.

Sementara itu, perwakilan pemerintah daerah menekankan pentingnya penguatan koordinasi, kewaspadaan, dan proses komunikasi berkelanjutan. Banyak konflik lahan muncul akibat perbedaan persepsi terkait batas dan status lahan, masuknya kepentingan pihak tertentu, serta pembangunan fasilitas tanpa dokumen pendukung.

Rapat yang berlangsung hingga pukul 10.30 WITA berjalan aman dan lancar. Kehadiran Dandim sekaligus menunjukkan komitmen TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah dinamika sosial masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

(Pendim 1628/KSB).