Babinsa Pegayaman Pastikan Mediasi Proyek Strategis Nasional Berjalan Kondusif

Sukasada, 26 Januari 2026 – Babinsa Desa Pegayaman Koramil 1609-05/Sukasada, Serka Satriyo, melaksanakan kegiatan monitoring mediasi dan sosialisasi paket pembangunan jalan perbaikan geometrik Batas Kota Singaraja–Mengwitani Shortcut (SC) 9–10 Paket 1 dan Paket 2, pada Senin, 26 Januari 2026, pukul 15.10 s.d. 16.50 Wita, bertempat di Warung Titiran, Jalan Jelantik Gingsir, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

Kegiatan mediasi dan sosialisasi tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bali, sebagai upaya mencari solusi dan menyamakan persepsi terkait permasalahan ganti untung dalam pembangunan proyek strategis nasional shortcut Singaraja–Mengwitani.

Adapun pejabat dan unsur yang hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dandim 1609/Buleleng, Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah I Provinsi Bali, Kapolsek Sukasada, Camat Sukasada, Danramil 1609-05/Sukasada, Pasi Intel Dim 1609/Buleleng, Perbekel Pegayaman, Kelian Dinas Pegayaman Kubu, serta warga Desa Pegayaman/Kubu yang menyampaikan komplain, di antaranya Bapak Marlan beserta 12 orang warga lainnya.

Dalam rangkaian acara, Ibu Yoni menyampaikan sambutan bahwa kegiatan mediasi ini bertujuan untuk mencari jalan tengah atas permasalahan yang muncul terkait mekanisme ganti untung pembangunan shortcut, sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik di masyarakat.

Selanjutnya, perwakilan Biro Hukum menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pembangunan, termasuk menyampaikan pendapat maupun ketidaksetujuan pada tahap Penetapan Lokasi (Penlok). Pemerintah memberikan ruang dialog guna menjamin asas keadilan dan keterbukaan.

Pada kesempatan tersebut, Dandim 1609/Buleleng menegaskan bahwa seluruh tahapan pembangunan shortcut Singaraja–Mengwitani telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan proyek tersebut dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat. Dandim juga menekankan bahwa proyek ini merupakan Proyek Strategis Nasional yang diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Apabila terdapat ketidaksesuaian, masyarakat dipersilakan menempuh jalur yang telah disediakan sesuai aturan hukum, meskipun proses tersebut memerlukan waktu. TNI bersama Polri siap membantu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam sesi diskusi, Bapak Marlan mewakili warga menyampaikan bahwa pada prinsipnya masyarakat mendukung pembangunan proyek shortcut, namun menyoroti adanya rasa ketidakadilan dalam pendataan ganti untung. Ia menyampaikan bahwa sebagai penyakap, dirinya dan beberapa warga lain tidak tercantum dalam formulir pendataan, berbeda dengan warga lain yang telah menerima pembayaran tanaman. Warga berharap ke depan terdapat solusi yang adil dan transparan, sehingga proses pengerjaan proyek tidak mengalami hambatan.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk peran aktif TNI AD dalam mendukung program pemerintah serta menjembatani komunikasi antara masyarakat dan instansi terkait.