Konsultasi Publik III Digelar, 14 Bidang Tanah Turyapada Tower Belum Sepakat

Sukasada, 28 April 2026 –
Dalam rangka mendukung kelancaran program pembangunan strategis daerah serta menjaga kondusivitas wilayah, TNI AD melalui Babinsa Desa Pegayaman Koramil 1609-05/Sukasada, Serka Satriyo, melaksanakan kegiatan monitoring Konsultasi Publik ke III terkait rencana pembangunan Taman Teknologi Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 28 April 2026, pukul 10.00 Wita hingga 12.15 Wita, bertempat di kawasan pembangunan Turyapada Tower, Banjar Dinas Amertasari, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagai bagian dari tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain perwakilan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali (Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara), Danramil 1609-05/Sukasada Kapten Inf I Nyoman Arya Kepakisan, Kadiskominfo Provinsi Bali beserta jajaran, perwakilan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, Bhabinkamtibmas Desa Pegayaman, Kepala Dusun Amertasari, Sekretaris Desa Pegayaman, serta Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

Dalam sambutannya, Ketua Tim Persiapan yang juga Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali, W. Serinah, menyampaikan bahwa terdapat beberapa pihak yang telah diundang secara resmi namun tidak hadir dalam kegiatan konsultasi publik tersebut, di antaranya tokoh masyarakat yang terkait langsung dengan objek pengadaan tanah.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan dari ATR/BPN serta regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja dan Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021, ketidakhadiran pihak yang diundang tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan bersyarat terhadap rencana pembangunan untuk kepentingan umum.

“Apabila undangan telah disampaikan secara patut namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan jelas, maka proses pengadaan tanah tetap dapat dilanjutkan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pemerintah akan kembali melaksanakan konsultasi publik ulang sebagai bagian dari tahapan yang harus dilalui, dengan batas waktu maksimal 30 hari sejak konsultasi sebelumnya, dan diupayakan tidak melewati tanggal 2 Juni 2026 agar tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, perwakilan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali menyampaikan harapannya agar pada pelaksanaan konsultasi publik ulang nantinya seluruh pihak dapat hadir sehingga tercapai kesepakatan bersama. Ia juga menegaskan bahwa prinsip transparansi akan terus dijaga dalam setiap tahapan pembangunan.

Dari pihak Kejaksaan Tinggi Bali yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan komitmennya untuk mendampingi proses pengadaan tanah agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil sesuai nilai wajar.

Berdasarkan data sementara, masih terdapat 14 bidang tanah yang belum mencapai kesepakatan, sehingga akan menjadi fokus pembahasan dalam konsultasi publik ulang yang akan datang.

Kehadiran Babinsa dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata peran TNI AD dalam mendukung program pemerintah serta memastikan seluruh proses berjalan aman, tertib, dan kondusif di wilayah binaan.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau dalam keadaan aman, tertib, dan lancar tanpa adanya gangguan yang berarti.